Menkes minta masyarakat tetap jaga protokol kesehatan usai PPKM dicabut

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meski kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut. Dalam hal ini, status kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional Covid-19 masih berlaku mengingat pandemi bersifat global.

Pesan tersebut disampaikan Budi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pencabutan PPKM bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan  Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang dilakukan secara daring, Senin (2/1).

"Untuk Covid, kami sarankan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Batasi kegiatan di keramaian, tetap pakai masker, rutin cuci tangan, vaksinasi ulang setiap 6 bulan, dan seterusnya," kata Budi dalam keterangan resmi.

Kebijakan untuk mencabut PPKM diambil melalui sejumlah pertimbangan, di antaranya kondisi Covid-19 yang terkendali serta tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat. Pertimbangan lainnya, yakni kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat.

"Pencabutan PPKM adalah salah satu program pemerintah dari keseluruhan strategi transisi pandemi menjadi endemi," ucap dia.

Budi menilai, proses transisi usai kebijakan PPKM dicabut perlu dipastikan secara bertahap, meliputi menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan pastisipasi masyarakat. Apabila pandemi telah beralih menjadi endemi, maka ada tanggung jawab besar di masyarakat untuk turut menjaga dirinya dan lingkungan sekitar.

Sementara, Sesmenko Susiwijono menambahkan, relaksasi PPKM sebenarnya telah lama dilakukan tanpa menyebabkan lonjakan. Ia menyebut, pulihnya kondisi Indonesia tercermin pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72% year on year pada kuartal III tahun 2022.

"Berdasarkan data yang kami peroleh dari leading indicator sektor riil dan eksternal, masyarakat juga optimis akan tren enam bulan mendatang," tutur Susiwijono

Guna mengantisipasi munculnya varian baru, pemerintah telah menyusun strategi agar tidak terjadi lonjakan kasus. Terdapat 17 jejaring laboratorium whole genome sequencing (WGS) yang dapat digunakan untuk menggali informasi cara menangani varian tersebut.

Di sisi lain, tingkat imunitas masyarakat akan dicek atau diukur kembali setiap enam bulan sekali. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan booklet sebagai acuan tindakan penanganan apabila kasus baru terdeteksi.